Oleh: Sarjana Jalanan Indra Rohandi Parinding, S.Farm, Alumnus Universitas Muslim Indonesia, Putra Asal Palopo-Jeneponto
Kronik.co.id, Gorontalo Utara — Selama ini, kemiskinan kerap diukur dengan cara yang sangat sederhana untuk menghadapi persoalan yang sesungguhnya semakin kompleks.
Ketika angka kemiskinan turun, pemerintah daerah sering kali menjadikannya sebagai indikator keberhasilan. Bantuan sosial disalurkan, angka statistik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian penurunan sekian persen diumumkan kepada publik.
Namun, pertanyaannya sederhana: apakah turunnya angka kemiskinan otomatis berarti masyarakat telah keluar dari kemiskinan?
Di sinilah persoalan utama penuntasan kemiskinan daerah perlu dilihat kembali. Kita terlalu sibuk mengejar kadar, tetapi lupa mengaudit parameter yang digunakan.
Kadar adalah angka statistik. Parameter adalah realitas kehidupan.
Ukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada kemampuan ekonomi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kompleksitas kehidupan masyarakat saat ini.
Seseorang mungkin secara statistik tidak masuk dalam kategori miskin karena memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan. Namun, pada saat yang sama, ia bisa saja menghadapi persoalan struktural.
Bayangkan seseorang yang tinggal berjam-jam dari fasilitas kesehatan terdekat. Anak-anaknya kesulitan mengikuti pendidikan karena keterbatasan akses internet. Ia tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal sehingga harus meminjam kepada pihak dengan bunga tinggi.
Lalu, apakah kondisi tersebut dapat disebut sejahtera?
Tentu persoalannya tidak sesederhana angka pendapatan.
Jika parameter yang digunakan masih konvensional, maka solusi yang lahir pun cenderung konvensional: pembagian sembako, bantuan langsung tunai, dan berbagai program bantuan yang lebih bersifat charity daripada pemberdayaan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan reset mindset dalam melihat kemiskinan.
Dari Income-Based ke Access-Based
Daerah tidak cukup hanya mengukur berapa rupiah yang ada di dalam dompet masyarakat. Yang juga perlu diukur adalah berapa banyak akses yang dimiliki masyarakat.
Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, pendidikan, internet, layanan kesehatan primer, keterampilan kerja, hingga akses terhadap permodalan menjadi bagian penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan hari ini tidak selalu berarti tidak memiliki uang. Dalam banyak kondisi, kemiskinan juga dapat muncul karena keterbatasan akses.
Masyarakat bisa saja memiliki kemauan untuk maju, tetapi akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun modal masih menjadi penghalang.
Dari Data Seremonial ke Data Presisi
Program penanggulangan kemiskinan membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Jangan sampai ada masyarakat yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang baru kehilangan pekerjaan justru belum masuk dalam basis data.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sistem data kemiskinan yang lebih dinamis dan terintegrasi dengan berbagai sumber data pemerintahan.
Data tersebut harus mampu menggambarkan perubahan kondisi masyarakat secara berkala dan melibatkan pembaruan dari tingkat paling bawah.
Sebab tanpa data yang presisi, intervensi pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. Anggaran bisa terserap, program berjalan, tetapi persoalan kemiskinan tidak benar-benar terselesaikan.
Dari Bansos ke Build-Skills
Bantuan sosial tetap memiliki fungsi penting, terutama untuk masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun, bansos seharusnya tidak berhenti sebagai tujuan akhir.
Bansos adalah pereda tekanan ekonomi, bukan satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan.
Parameter keberhasilan pemerintah daerah seharusnya juga melihat berapa banyak keluarga miskin yang berhasil meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Berapa banyak warga miskin yang berhasil menjadi pelaku usaha mikro? Berapa banyak anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil mendapatkan pendidikan vokasi dan pekerjaan layak? Berapa banyak UMKM yang berhasil masuk ke ekosistem digital dan memperluas pasar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak paket bantuan yang telah dibagikan.
Sebab, penuntasan kemiskinan bukan hanya tentang membuat masyarakat mampu bertahan hidup hari ini, tetapi juga menciptakan jalan agar mereka mampu berdiri sendiri pada masa depan.
Kita tidak akan pernah benar-benar menuntaskan kemiskinan jika masyarakat hanya terus dibuat bergantung pada bantuan.
Penuntasan kemiskinan daerah bukan semata-mata tentang menurunkan angka kemiskinan satu persen setiap tahun untuk kemudian menjadi bahan laporan.
Lebih dari itu, yang perlu diukur adalah apakah kebijakan pemerintah benar-benar menciptakan tangga untuk naik kelas, atau hanya memberikan karpet agar masyarakat tetap berada di bawah.
Jika tolok ukurnya masih sebatas apakah masyarakat mampu mengisi perut hari ini, maka kita berisiko menciptakan generasi yang mampu bertahan hidup, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk memutus rantai kemiskinan.
Sudah saatnya parameter penuntasan kemiskinan di-upgrade.
Android saja setiap tahun melakukan upgrade sistem. Masa cara kita menuntaskan kemiskinan tidak pernah di-upgrade?
Kemiskinan tidak hanya membutuhkan belas kasihan. Kemiskinan membutuhkan kebijakan yang mampu memutus rantainya.
