Kronik.co.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Gorontalo Utara meminta Pemerintah Daerah memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Hendra Nurdin, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem pada Rapat Paripurna ke-49 dalam rangka Pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang DPRD Gorut, Selasa (8/9).
Dalam pandangannya, Hendra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen yang berisi angka pendapatan dan belanja. Menurut Hendra, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah dan menghadirkan kesejahteraan.
“Setiap perubahan terhadap APBD harus didasarkan pada kebutuhan yang objektif, terukur, transparan, akuntabel dan benar-benar memiliki dampak terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara,” kata Hendra.
Fraksi NasDem menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan APBD yang telah berjalan.
Perubahan anggaran, kata Hendra, tidak boleh sekadar dimaknai sebagai proses administratif untuk menyesuaikan angka-angka anggaran. Sebaliknya, perubahan tersebut harus memastikan anggaran daerah semakin efektif, efisien dan tepat sasaran.
Karena itu, Pemerintah Daerah diminta mendasarkan setiap perubahan program dan kegiatan pada evaluasi tingkat penyerapan anggaran, capaian indikator kinerja, perkembangan pendapatan daerah, kondisi fiskal serta kebutuhan masyarakat yang berkembang sepanjang 2026.
Salah satu perhatian serius Fraksi NasDem adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hendra menilai kemandirian fiskal masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Gorontalo Utara. Ketergantungan terhadap dana transfer, menurutnya, perlu dikurangi secara bertahap dengan mengoptimalkan berbagai potensi PAD tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan.
Fraksi NasDem mendorong pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber PAD potensial, melakukan pendataan dan pemutakhiran objek serta subjek pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan, serta mengoptimalkan aset daerah.
Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu ditingkatkan apabila belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“Peningkatan PAD harus dilakukan melalui pelayanan yang baik, sistem yang transparan dan pengelolaan yang profesional, bukan melalui kebijakan yang justru menambah beban ekonomi masyarakat,” tegas Hendra.
Fraksi NasDem juga meminta agar belanja daerah lebih diarahkan pada program yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemerintah Daerah diminta melakukan skala prioritas secara ketat. Belanja yang bersifat administratif dan minim dampak terhadap masyarakat perlu dievaluasi, sementara pelayanan dasar dan pembangunan produktif harus mendapatkan perhatian utama.
Untuk sektor infrastruktur, Fraksi NasDem menyoroti kebutuhan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan serta infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat.
Pemerataan pembangunan antarkecamatan dan antardesa juga menjadi perhatian. Pemerintah Daerah diminta tidak memusatkan pembangunan pada wilayah tertentu, tetapi mempertimbangkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Di sektor pendidikan, Fraksi NasDem mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta dukungan terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Sementara di bidang kesehatan, anggaran diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Program pencegahan stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan fasilitas kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial.
Menurut Hendra, kebijakan pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan ekonomi kerakyatan, Fraksi NasDem meminta agar Perubahan APBD 2026 memberikan ruang lebih besar bagi program peningkatan produktivitas masyarakat.
Dukungan terhadap petani, nelayan, pelaku UMKM dan kelompok ekonomi produktif harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, akses pasar, teknologi, permodalan dan peningkatan nilai tambah produk.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu prinsip utama dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Hendra.
Menurutnya, luas wilayah Gorontalo Utara dengan karakteristik geografis serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda mengharuskan pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan dan tingkat ketertinggalan wilayah, bukan semata-mata pendekatan administratif.
Fraksi NasDem turut mengingatkan agar Perubahan APBD tidak menjadi ruang untuk memperbesar belanja yang tidak memiliki urgensi.
Hendra menegaskan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Untuk itu, pemerintah diminta mengevaluasi kegiatan yang memiliki tingkat penyerapan rendah, kegiatan yang tidak mencapai target kinerja serta mengurangi belanja yang tidak prioritas.
Pengawasan belanja barang dan jasa, transparansi pengadaan, penguatan sistem pengendalian internal serta penyesuaian belanja dengan kemampuan fiskal daerah juga harus diperkuat.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi harus dimaknai sebagai penggunaan anggaran secara tepat, hemat dan menghasilkan manfaat maksimal,” jelas Hendra.
Fraksi NasDem juga meminta kebijakan pembiayaan daerah dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan kemampuan fiskal daerah.
Setiap pembiayaan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan terukur dan memberikan manfaat terhadap pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pemerintah juga diminta transparan dalam menjelaskan sumber pembiayaan, penggunaannya dan dampaknya terhadap kondisi keuangan daerah.
Hendra menekankan pentingnya memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja.
Setiap program dan kegiatan dalam Perubahan APBD harus memiliki target yang jelas, indikator kinerja terukur, penerima manfaat yang jelas, jadwal pelaksanaan realistis serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi NasDem juga menegaskan DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti setelah APBD Perubahan ditetapkan.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan program, tingkat penyerapan anggaran, capaian output dan outcome harus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Hendra.
Fraksi NasDem memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, kritis dan bertanggung jawab untuk memastikan anggaran daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menyampaikan sembilan catatan strategis, yakni memastikan Perubahan APBD 2026 menjawab kebutuhan prioritas masyarakat; memperkuat PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer; memastikan pemerataan pembangunan; serta mengarahkan pengentasan kemiskinan pada pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM dan ekonomi produktif diminta memperoleh dukungan anggaran memadai. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi juga harus tetap menjadi prioritas.
“Kami juga meminta peningkatan kualitas perencanaan, kejelasan indikator kinerja setiap program, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab terhadap pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
