Kronik.co.id, Gorut – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, memanfaatkan momentum Rapat Paripurna DPRD untuk menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dalam penyampaiannya sebelum rapat ditutup, Windra menyoroti sejumlah sektor yang dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Di hadapan Bupati Gorontalo Utara, pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Windra terlebih dahulu mengapresiasi semangat dan berbagai inovasi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa salah satu tantangan utama Gorontalo Utara saat ini adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Menurut Windra, ketergantungan terhadap dana transfer masih berada di kisaran lebih dari 90 persen. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Karena kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, maka pembangunan harus benar-benar diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar bagi masyarakat dan mampu memperkuat keuangan daerah,” ujar Windra, Selasa (4/8).
Sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Windra. Ia menilai pelayanan kesehatan merupakan salah satu wajah pemerintah yang paling langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, kualitas pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas dinilai perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai.
Windra meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan perhatian lebih terhadap sektor kesehatan, baik dalam pembahasan APBD Perubahan maupun penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Tak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, Windra menilai sektor kesehatan juga memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menyebut pendapatan yang bersumber dari RSUD Zainal Umar Sidiki mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun. Sementara puskesmas beserta dana kapitasi disebut memberikan kontribusi sekitar Rp10 miliar hingga Rp11 miliar per tahun.
“Ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan bukan hanya berbicara mengenai pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki potensi dalam mendukung pendapatan daerah,” katanya.
Selain RSUD Zainal Umar Sidiki, Windra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempercepat peningkatan status Rumah Sakit Tolinggula Melayani (RSTM) menjadi rumah sakit tipe D.
Menurutnya, peningkatan status rumah sakit tersebut penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus membuka peluang pembiayaan yang lebih besar melalui BPJS Kesehatan.
Windra menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan status rumah sakit tersebut. Di antaranya pemenuhan kebutuhan empat dokter spesialis serta penambahan 10 tempat tidur pasien.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan segera menyusun perencanaan kebutuhan anggaran secara matang agar target peningkatan status RSTM dapat direalisasikan pada 2027.
“Perencanaan kebutuhan anggarannya harus mulai disiapkan dari sekarang, sehingga pada 2027 target peningkatan status rumah sakit ini bisa direalisasikan,” tegasnya.
Windra berharap perhatian terhadap sektor kesehatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, serta kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat.
Ia menilai, di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap kebijakan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mampu memperkuat kemandirian daerah.
