Kronik.co.id, Gorut – Langkah strategis penyehatan RSUD dr. Zainal Umar Sidiki terus digalakkan. Ketua Tim Penyehatan sekaligus Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Irwan Abudi Usman, memimpin langsung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah evaluasi dan pembenahan menyeluruh rumah sakit daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki beserta jajaran manajemen, kepala puskesmas se-wilayah, perwakilan akademisi, media, unsur masyarakat, serta tenaga profesi dan masyarakat sipil, Rabu (19/8).
Beragamnya peserta ini dinilai penting agar permasalahan rumah sakit dapat dilihat dari berbagai perspektif, sehingga masukan yang diperoleh lebih objektif dan menyeluruh.
Dalam arahannya, Irwan Abudi Usman menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar tempat bertukar pendapat, melainkan ruang serap aspirasi untuk menghasilkan rekomendasi nyata.
Menurutnya, keberhasilan penyehatan rumah sakit tak bisa dilakukan pihak pengelola saja, melainkan butuh keterlibatan dan komunikasi terbuka dengan masyarakat selaku pengguna layanan.
“Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar utama evaluasi dan pembenahan. Masukan dari media, organisasi, profesi, maupun Dinas Kesehatan adalah bahan berharga untuk memperbaiki kinerja rumah sakit,” ujar Irwan.
Ia pun menyoroti tiga hal pokok yang menjadi fokus utama: penerimaan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat, keterlibatan semua pihak dalam proses perbaikan, serta upaya memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.
Irwan mengingatkan agar setiap masalah yang muncul segera disikapi dengan komunikasi yang baik sebagai bentuk manajemen krisis, jangan dibiarkan hingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Paling tegas, Irwan menekankan agar forum ini tidak berhenti pada diskusi tanpa hasil. “Hasilnya bukan hanya sekadar ngomong atau berdialog, harus ada rekomendasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan,” tegasnya.
Selain masukan publik, Irwan juga mengingatkan agar setiap kebijakan maupun keputusan anggaran didasarkan pada data dan kajian yang akurat, serta memperhatikan aspek keterbukaan informasi.
Hal ini penting agar masyarakat memahami haknya dalam memperoleh pelayanan dan saluran penyampaian keluhan yang jelas.
“Jangan berhenti pada hasil konsultasi saja, yang terpenting adalah rekomendasinya. Jika hanya berteori tanpa hasil tindak lanjut, itu yang perlu kita evaluasi kembali,” pungkas Irwan menutup forum.
