Kronik.co.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027, Kamis (5/11).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan mendasar disampaikan masyarakat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan pertanian dan akses menuju lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, kualitas bantuan benih pertanian, hingga persoalan antrean dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Tokoh masyarakat Desa Bulalo, Aroman Gobel, menyampaikan bahwa Desa Bulalo merupakan salah satu desa penyangga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, kondisi jalan menuju lokasi tersebut dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurut Aroman, ruas jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer itu tidak hanya menjadi akses menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, tetapi juga merupakan jalur utama masyarakat petani untuk mengangkut hasil pertanian.
“Jadi Pak, Desa Bulalo menjadi salah satu desa penyangga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Akan tetapi, akses menuju lokasi jalannya sangat memprihatinkan. Pada kesempatan ini kami berharap jalan ini bisa dimasukkan dalam pokir. Panjangnya kurang lebih hampir dua kilometer. Jalan ini bukan hanya untuk akses ke Kampung Nelayan, tetapi juga menjadi akses utama petani untuk mengangkut hasil pertanian,” ungkap Aroman.
Selain persoalan infrastruktur, Aroman turut menyoroti kualitas bantuan pertanian yang selama ini diterima masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan kualitas benih yang disalurkan kepada petani, sehingga bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru menimbulkan kerugian saat musim panen.
Menurutnya, memasuki musim tanam yang ditandai dengan mulai turunnya hujan, petani membutuhkan dukungan benih unggul agar produktivitas pertanian dapat meningkat.
“Alhamdulillah, hujan di daerah kita ini sudah turun. Artinya, musim tanam sudah dekat. Akan tetapi, selama ini bantuan yang diberikan justru merugikan masyarakat karena kualitasnya bukan bibit unggul. Sehingga mengakibatkan kerugian petani saat panen. Bagaimana hasil pertanian petani bisa melimpah sementara kualitas bantuan yang diberikan bukan benih unggul,” jelasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah antrean BBM di sejumlah SPBU. Aroman meminta DPRD Provinsi Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik pembelian BBM secara berulang oleh para pengepul yang kemudian menjualnya kembali ke kios-kios atau depot.
Ia menilai praktik tersebut berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, untuk mendapatkan BBM dengan harga yang wajar.
“DPRD Provinsi Gorontalo harus lebih memperhatikan antrean BBM di SPBU. Bukan rahasia umum, Pak Waka, antrean di SPBU ini diakibatkan oleh para pengepul minyak yang menggunakan motor-motor besar, kemudian menjualnya ke kios-kios atau depot. Pengisian dilakukan berulang kali sampai BBM habis, sehingga masyarakat petani dan nelayan sebagai konsumen tidak mendapatkan bagian lagi,” tegasnya.
Aroman menambahkan, akibat kondisi tersebut, harga BBM di tingkat depot bahkan telah mencapai Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per botol. Kenaikan harga itu turut berdampak pada biaya operasional petani, terutama untuk menyewa alat pertanian seperti traktor maupun jonder.
“Akibat mahalnya BBM, para petani semakin terbebani dengan tingginya biaya sewa alat pertanian, baik traktor maupun jonder. Persoalan BBM ini harus benar-benar diseriusi, Pak Waka,” pungkasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menyatakan akan menindaklanjuti setiap persoalan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait.
Terkait usulan pembangunan jalan, Ridwan mengungkapkan akan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat. Selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis guna memastikan kewenangan serta peluang penganggarannya melalui pemerintah provinsi.
“Soal jalan ini, nanti saya akan coba turun ke lokasi dan berdiskusi dengan OPD teknis apakah jalan tersebut bisa dibiayai oleh provinsi. Kalau bisa, saya akan masukkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir), karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jika tidak bisa melalui provinsi, saya akan coba perjuangkan ke pemerintah pusat,” jelas Ridwan.
Ia juga menyatakan akan memperhatikan aspirasi masyarakat terkait bantuan pertanian, baik berupa benih maupun alat-alat pertanian, agar kebutuhan petani dapat menjadi perhatian dalam pembahasan program pembangunan.
Sementara menyangkut persoalan BBM, baik antrean di SPBU maupun ketersediaan stok, Ridwan menyebut akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina.
Adapun dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM di SPBU, ia berencana berkoordinasi dengan Satgas terkait agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau untuk stok BBM, saya akan coba koordinasi dengan Pertamina. Kalau untuk antrean yang diduga ada permainan, saya akan coba berkoordinasi dengan Satgas,” tutupnya.
