Kronik.co.id, Luwu – Dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis asal Tanah Luwu yang kini berada di perantauan, Indra Rohandi Parinding, S.Farm.
Indra mengaku prihatin sekaligus geram setelah mendengar kabar adanya dugaan tindakan kasar hingga pemukulan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Hal ini membuat kami sebagai putra Luwu yang berada di perantauan merasa miris. Peristiwa ini seolah menggambarkan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oknum pegawai PDAM Luwu terhadap generasi penerus bangsa yang sedang menjalankan haknya menyampaikan aspirasi di depan publik,” tegas Indra, putra asli Luwu berdarah Rongkong, Rabu (4/11).
Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan pendapat tidak dapat dibenarkan. Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu bukan hanya mencederai kebebasan berpendapat, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk bagi institusi pelayanan publik.
Indra menegaskan, PDAM sebagai perusahaan milik daerah semestinya mengedepankan sikap profesional, terbuka terhadap kritik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru melakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.
“Saya sebagai putra asli Tanah Luwu di perantauan mengecam keras tindakan tersebut. Saya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti dugaan kekerasan yang dilakukan oknum pegawai PDAM. Jangan sampai tindakan seperti ini menjadi preseden buruk dan mencederai hak konstitusional mahasiswa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini, Indra merujuk pada Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya Pasal 2 Ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Ia juga menyoroti Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan undang-undang.
Sementara itu, apabila ditemukan unsur penganiayaan atau kekerasan secara bersama-sama, aparat penegak hukum dapat mengkaji penerapan ketentuan pidana yang relevan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Lebih lanjut, Indra secara khusus meminta Kapolres Luwu dan Kejaksaan agar memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan transparan.
“Mahasiswa dilindungi undang-undang. Jika pihak PDAM tidak menerima aspirasi yang disampaikan, jawablah dengan data dan penjelasan, bukan dengan kepalan tangan. Saya meminta Kapolres Luwu dan Kejaksaan menindaklanjuti peristiwa ini serta memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi perhatian bersama agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati dan setiap institusi pelayanan publik mampu menerima kritik secara terbuka.
“Jangan sampai Luwu dicap sebagai daerah yang anti terhadap kritik dan membungkam demokrasi. Aspirasi mahasiswa seharusnya dijawab melalui dialog, bukan tindakan kekerasan,” tutup Indra Rohandi Parinding, S.Farm.
